Kebebasan Abu Bakar Ba’asyir Masih Di Ragukan

Kebebasan Abu Bakar Ba’asyir Masih Di Ragukan – Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan menarik-ulur pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Jokowi, Ba’asyir akan dikasih pembebasan bersyarat bila patuhi ketentuan.

Jokowi awalannya mengatakan telah memberikan izin pembebasan terpidana masalah terorisme itu. Salah satunya pertimbangan Jokowi ialah aspek kemanusiaan mengingat umur serta keadaan kesehatan Ba’asyir.

“Aspek kemanusiaan. Berarti, beliau telah sepuh. Ya aspek kemanusiaan, termasuk juga keadaan kesehatan,” kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).
Ia mengatakan ketetapan itu diambil berdasar pada pertimbangan yang panjang, mulai bagian keamanan sampai kesehatan Ba’asyir. Jokowi pun menyatakan pertimbangan itu dikerjakan dengan dengarkan input beberapa pihak, termasuk juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, serta ahli hukum Yusril Ihza Mahendra.

“Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan bagian keamanan dengan Kapolri, ahli, serta paling akhir dengan Pak Yusril,” tuturnya.

Bahasan tentang pembebasan Abu Bakar Ba’asyir itu dikerjakan semenjak awal 2018. Meskipun begitu, Jokowi menyatakan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir akan dikerjakan pihak kepolisian. Akan tetapi Jokowi memanglah belum menyebutkan apakah proses yang akan dipakai supaya Ba’asyir bebas waktu itu.

Walau belumlah dimaksud oleh Jokowi, proses pembebasan Ba’asyir sudah sempat disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, sebagai pengacara capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Yusril mengatakan Ba’asyir dikatakan bebas melalui kebijaksanaan presiden dengan prasyarat yang ditiadakan.

“Statusnya bebas tiada prasyarat,” kata Yusril di kantor The Law Office of Mahendradatta, Jalan Fatmawati Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).
Ia menjelaskan team kuasa hukum Abu Bakar Ba’asyir awal mulanya telah ajukan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir. Akan tetapi Ba’asyir menampik penuhi prasyarat itu termasuk juga di tandatangani pengakuan setia pada Pancasila serta mengaku kesalahannya.

Akan tetapi, Yusril merekomendasikan Jokowi untuk memudahkan prasyarat pembebasan Ba’asyir. Jokowi juga, dimaksud Yusril, ikuti masukannya itu. Menurut dia, ketentuan masalah pembebasan bersyarat ditata dalam ketentuan menteri. Oleh karenanya, presiden bisa jadi tidak pedulikan ketentuan itu.

“Mengapa presiden turun tangan, sebab pembebasan bersyarat itu ditata menteri. Jika tidak diteken, itu tidak dapat pulang. Saat ini presiden mengambil alih, presiden miliki kebijaksanaan dibebaskan, ia tidak pedulikan ketentuan menteri,” katanya.

Sekarang Jokowi kembali bicara mengenai pembebasan Ba’asyir. Ia seakan menarik semua keringanan yang sudah sempat akan dikasihkan pada Ba’asyir.

“Ada proses hukum yang perlu kita lewati. Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah, syaratnya mesti dipenuhi,” tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

“Berikut, kan telah saya berikan jika sebab kemanusiaan serta Ustaz Abu Bakar Ba’asyir telah sepuh, kesehatannya pun seringkali terganggu. Pikirkan jika kita menjadi anak lihat orangtua kita sakit-sakitan semacam itu. Itu yang saya berikan dengan kemanusiaan,” paparnya.
Akan tetapi ketentuan pembebasan bersyarat, menurut Jokowi, mesti ditempuh. Jokowi tidak ingin menabrak skema hukum. Mengenai ketentuan yang disebut ialah Ketentuan Pemerintah Nomer 99 Tahun 2012, yang di dalamnya dijelaskan terpidana masalah terorisme yang memperoleh bebas bersyarat diantaranya mesti mengatakan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jika waktu ini ada skema hukum, ada proses hukum yang perlu kita tempuh, saya malah nabrak, kan tidak dapat. Ditambah lagi ini keadaan yang basic. Setia pada NKRI, tiap-tiap pada Pancasila,” katanya.

Sesudah Jokowi keluarkan pengakuan itu, Yusril juga kembalikan masalah pembebasan Ba’asyir pada pemerintah. Ia mengatakan cuma memberikan input sama dengan yang disuruh oleh Jokowi.

“Yang terpenting buat saya ialah, pekerjaan yang dikasihkan Presiden telah saya kerjakan. Jika lalu ada perubahan serta kebijaksanaan baru dari pemerintah, jadi saya kembalikan semua sesuatunya pada pemerintah,” kata Yusril pada detikcom.
(haf/fdn)