Home / Berita Umum / Khamami Serta Taufik Hidayat Pelaku Korupsi Famili

Khamami Serta Taufik Hidayat Pelaku Korupsi Famili

Khamami Serta Taufik Hidayat Pelaku Korupsi Famili – Korupsi yang menyertakan famili kembali lagi isi rincian terduga di KPK. Khamami serta Taufik Hidayat, kakak-beradik itu jadi terduga terbaru dalam rincian itu.

Khamami adalah Bupati Mesuji. Ia diduga KPK terima suap dari kontraktor yang mengerjakan project infrastruktur di wilayahnya. Sedang adiknya, Taufik, dimaksud KPK menjadi penghubung uang haram itu.

Disangka fee project diserahkan pada TH (Taufik Hidayat), adik Bupati Mesuji serta dipakai untuk kebutuhan bupati,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Tidak hanya Khamami serta Taufik, KPK mengambil keputusan tiga terduga yang lain yakni Wawan Suhendra menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Sibron Azis menjadi Pemilik PT Layanan Promix Nusantara serta PT Secilia Putri, serta Kardinal sebagai swasta. Khamami disangka terima Rp 1,28 miliar dari Sibron.

Uang itu disangka adalah fee pembangunan project infrastruktur di Mesuji. KPK menyangka uang itu bukan pemberian pertama. KPK sudah menjumpai pemberian awal mulanya sebesar Rp 200 juta serta Rp 100 juta.

Sebelum Khamami-Taufik, KPK pun menginvestigasi masalah korupsi yang menangkap kakak-beradikKali ke-2 Billy Sindoro punyai urusan dengan KPK. Seputar 10 tahun kemarin, Billy sempat diusut dengan pendapat memberi suap ke M Iqbal yang waktu itu menjabat di Komisi Pengawas Pertarungan Usaha (KPPU). Billy dijatuhi vonis 3 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan sebab dapat dibuktikan bersalah memberikan suap Rp 500 juta pada M Iqbal berkaitan masalah hak siar Liga Inggris.

Waktu berlalu sampai pada akhirnya Billy bebas. Selain itu, adik Billy, Eddy Sindoro yang gantian dijaring KPK.

Pada 2016, Eddy diputuskan KPK menjadi terduga. Jeratan untuk Eddy Sindoro itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dikerjakan KPK pada Doddy Aryanto Supeno serta Edy Nasution. Doddy waktu itu cuma dikatakan sebagai seseorang swasta, sedang Edy Nasution ialah panitera sekretaris PN Jakarta Pusat waktu itu.

Baik Doddy ataupun Edy Nasution sudah divonis dan hukuman untuk kedua-duanya telah berkekuatan hukum masih atau inkrah. Doddy melakukan hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan, sedang Edy Nasution mesti meringkuk di penjara saat 8 tahun serta membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Eddy Sindoro sudah sempat kabur sampai ke 4 negara semenjak diputuskan menjadi terduga. Ia belakangan ini menyerahkan diri ke KPK dengan fakta ingin perkaranya selekasnya selesai.

Sedang Billy yang sudah bebas lalu dijaring KPK kembali. Kesempatan ini, ia disangka jadi pemberi suap pada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin berkaitan perizinan project Meikarta. Masalah ini juga masih tetap bergulir di tingkat penyelidikan.

Ratu Atut Chosiyah dijaring KPK waktu menjabat menjadi Gubernur Banten. Atut juga sudah diberi hukuman untuk 2 masalah yakni masalah suap pada bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar serta masalah korupsi penyediaan alat kesehatan di Banten.

Untuk masalah suap ke Akil, Atut divonis 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Vonis itu diperberat di tingkat kasasi jadi 7 tahun penjara. Sedang untuk masalah korupsi penyediaan alat kesehatan, Atut divonis 5 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sedang adik Atut yang biasa di panggil Wawan pun dijaring memberi suap ke Akil. Di tingkat pertama, Wawan divonis 5 tahun penjara serta denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan yang lalu diperberat jadi 7 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan di tingkat kasasi.

Baik Atut ataupun Wawan tengah melakukan hukumannya sebab sudah berkekuatan masih atau inkrah. Akan tetapi untuk Wawan, KPK masih tetap menginvestigasi satu masalah lainnya yakni mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Gubernur Maluku Utara (Malut) dipilih Ahmad Hidayat Mus diputuskan KPK menjadi terduga. Ahmad dijaring bersama dengan adiknya, Zainal Mus.

Kedua-duanya disangka lakukan korupsi dengan modus penyediaan project fiktif yakni pembebasan tempat Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009. Waktu itu, Ahmad berstatus menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010, sedang Zainal sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014.

“Pendapat kerugian negara berdasar pada perhitungan serta pengaturan dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai dengan jumlahnya pencairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula,” tutur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Maret kemarin.

Masalah yang melatari kakak-beradik ini cukuplah mengambil alih perhatian sebab menimbulkan arti Cicak Versus Buaya dalam perseteruan KPK Versus Polri tahun 2009. Awalannya Anggoro menyogok 4 anggota Komisi IV DPR yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, serta Fachri Andi Lelua.

Suap itu dikasihkan supaya Anggoro memenangi project skema komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2006-2007 di Departemen Kehutanan sejumlah Rp 180 miliar. Dalam hasilnya Anggoro sudah sempat buron pada Juli 2009 serta baru tertangkap 5 tahun lalu.

Singkat kata Anggoro divonis 5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta. Lantas bagaimana dengan Anggodo?

Waktu KPK menginvestigasi masalah Anggoro, Anggodo memberikan laporan dua pimpinan KPK waktu itu Bibit Samad Riyanto serta Chandra Hamzah pada Polri dengan dakwaan lakukan pemerasan. Laporan itu mempunyai tujuan menghalangi proses penyelidikan di masalah suap yang menyertakan Anggoro.

Bibit serta Chandra sudah sempat jadikan terduga oleh kepolisian yang lalu meruncingkan perseteruan Cicak Versus Buaya itu. Selanjutnya, Anggodo dijaring KPK sudah menghadang penyelidikan KPK pada Anggoro.

Di tingkat kasasi, Anggodo divonis 10 tahun penjara serta denda Rp 250 juta pada tahun 2011. Ia bebas pada tahun 2015 serta wafat pada September 2018.

Pergerakan korupsi project Hambalang sebagai basic KPK menangkap kakak-beradik Mallarangeng itu. Kedua-duanya dapat dibuktikan turut mengarahkan proses penyediaan di project Hambalang.

Andi divonis hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta pada 2014. Ia lalu bebas pada Juli 2017. Sedang Choel divonis 3,5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta pada 6 Juli 2017.

Ratu Atut Chosiyah serta Tubagus Chaeri WardanaAhmad Hidayat Mus serta Zainal Mus

About admin

Poker Online