Mendikbud Muhadjir Effendy Menilai Pemanfaatan Dana Dipandang Belum Maksimal

Mendikbud Muhadjir Effendy Menilai Pemanfaatan Dana Dipandang Belum Maksimal – Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk tingkatkan kualitas sdm. Satu diantara memiliki bentuk dengan membagikan budget pendidikan sebesar 20% dari Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara (APBN) sesuai mandat undang-undang. Untuk tahun 2019, budget peranan pendidikan didistribusikan sebesar Rp 429,5 triliun yang menyebar di 19 kementerian/instansi. Paling besar berada di transfer wilayah yaitu Rp 308,38 triliun atau 62,62% dari keseluruhan alokasi.

Walau nilainya besar, tetapi pemanfaatannya dipandang belum maksimal dalam tingkatkan serta pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam Rapat Kerja Bersama dengan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) pada Senin (24/6/2019), Komisi X DPR RI sudah sempat menyentuh hal itu. Hal ini tecermin dari pemetaan yang dikerjakan Kemendikbud jika jumlahnya sekolah yang penuhi standard nasional pendidikan masih dibawah 50 %. Karena itu, dipandang memerlukan kebijaksanaan maupuan peraturan dalam mengamati

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan faksinya terus berusaha pertajam pemakaian budget peranan pendidikan supaya lebih maksimal serta lakukan penyelarasan dalam pemakaian budget supaya pas target.

“Butuh proses penerapan serta pengawasan yang baik supaya pemakaian budget peranan pendidikan bisa lebih dirasa efeknya,” tutur Muhadjir waktu lalu.

Bekas Rektor Kampus Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan ada enam hal penting dalam melakukan budget tahun 2019. Salah satunya penerapan tata atur yang baik, konsentrasi pada fungsi dan tugas, konsentrasi pada sasaran serta target, kurangi pekerjaan yang berbentuk pendukung, taat serta patuh pada peraturan yang berlaku, dan pas waktu dalam sampai sasaran serta target.

Kemendikbud menggandeng kementerian serta lembaga-lembaga berkaitan, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) untuk menjaga distribusi serta pemakaian Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Spesial (DAK). Dari dalam, pengawasan dimaksimalkan lewat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Diluar itu, Kemendikbud menggerakkan legislatif serta warga untuk ikut serta dalam pengawasan pemakaian budget itu lewat instrumen Neraca Pendidikan Wilayah (NPD) yang bisa dibuka lewat npd.kemdikbud.go.id.Basis itu berisi info potret kapasitas pendidikan di wilayah.

Muhadjir memandang pemakaian DAK fisik yang pas untuk serta pas target jadi kunci pembangunan pendidikan yang lebih baik. Menurut dia, pemakaian dana harus berkaitan untuk unit pendidikan yang memerlukan.

Berdasar Ketentuan Presiden Nomer 141 Tahun 2018 mengenai Panduan Tehnis Dana Alokasi Spesial Fisik (DAK), adalah dana yang didistribusikan dalam APBN pada wilayah tersendiri dengan arah untuk menolong mendanai pekerjaan spesial fisik yang disebut masalah wilayah serta sesuai prioritas nasional.

Penetapan besaran DAK ditetapkan berdasar saran keperluan wilayah yang sesuai dengan prioritas nasional, untuk penambahan serta pemerataan penyediaan infrastruktur service publik. DAK mempunyai tiga cakupan gagasan bagian, yakni DAK regular, DAK afirmasi, serta DAK penempatan.

“Karenanya dananya konsentrasi jangan diecer. Jika konsentrasi ke satu sekolah yang memerlukan, dapat itu. Membuat dari tepian, diawali dari yang paling kronis, paling rusak, selanjutnya
jadi bagus,” imbuhnya.

DAK fisik dalam pagu indikatif didistribusikan sebesar Rp 16,7 triliun, diperuntukkan untuk pemerataan kualitas service pendidikan, hingga sekolah yang berkualitas bukan sekedar ada di daerah tersendiri saja.

Data Perubahan serta Arah Kebijaksanaan DAK Fisik Tahun Budget 2020 membidik output DAK fisik bidang service pendidikan mencakup: (1) rehabilitasi serta pembangunan ruangan kelas sekitar 31.812 ruangan; (2) rehabilitasi serta pembangunan perpustakaan sekolah sekitar 2.200 unit; (3) rehabilitasi serta pembangunan laboratorium serta ruangan praktik siswa sekitar 4.625 unit; (4) penyediaan alat praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekitar 1.112 paket; (5) pembangunan baru prasarana gedung olahraga sekitar 30 Unit; (6) pembangunan serta rehabilitasi perpustakaan wilayah sekitar 50 unit.

Pendistribusian DAK fisik diinginkan bisa tingkatkan service pendidikan di wilayah dengan di dukung kebijaksanaan zonasi service pendidikan yang berbuntut pada penciptaan SDM unggul. Kebijaksanaan zonasi ini sudah diterapkan dengan setahap semenjak tahun 2016 yang dengan diawali pemakaian untuk penyelenggaraan ujian nasional. Tahun selanjutnya sampai sekarang, zonasi dipakai untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mendikbud memperjelas lewat skema zonasi masalah pemercepatan pemerataan kualitas pendidikan bisa ditangani.

Utamanya Zonasi Pendidikan

Kebijaksanaan zonasi ini sudah diterapkan dengan setahap semenjak 2016 yang dengan diawali pemakaian untuk penyelenggaraan ujian nasional. Tahun selanjutnya sampai sekarang, zonasi dipakai untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mendikbud memperjelas, lewat skema zonasi masalah pemercepatan pemerataan kualitas pendidikan bisa ditangani.

Mendikbud mengutarakan dalam tempo dekat ketentuan presiden (perpres) mengenai zonasi pendidikan akan keluar menjadi tips buat semua pemangku kebutuhan pendidikan. “Perpresnya kelak berbentuk Perpres zonasi pendidikan. Kelak semua yang terkait dengan pendidikan akan diatasi berbasiskan zonasi,” jelas Muhadjir.

Awalnya, Kemendikbud sudah membuat Unit Pekerjaan (Satgas) Zonasi Pendidikan yang bekerja pastikan kesuksesan implementasi zonasi pendidikan di wilayah dalam klaster. Satgas dibagi dalam delapan klaster daerah, yang semasing dikoordinatori oleh pemangku service di pusat. Satgas ini beranggotakan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) di wilayah. Koordinator klaster selanjutnya bertanggungjawab untuk memberikan laporan implementasi pada mendikbud.

Aplikasi kebijaksanaan zonasi ini diambil salah satunya sebab terdapatnya bukti ketimpangan atau ketimpangan pendidikan antar wilayah, belum meratanya kualitas serta jumlah sekolah, terutamanya dalam fasilitas prasarana serta guru. Diluar itu, terdapatnya diskriminasi serta ketidakadilan pada akses serta service pendidikan jadi service basic semua masyarakat negara jadi alasan skema zonasi.

Pengendalian Budget di Kemendikbud

Selain itu, budget peranan pendidikan sebesar 7,31 % yang diurus Kemendikbud ditempatkan untuk melakukan beberapa kebijaksanaan penambahan serta pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti pendistribusian Kartu Indonesia Pandai (KIP), pembangunan unit sekolah serta ruangan kelas baru, pemberian tunjangan karier guru, alat pendidikan dan peningkatan Bahasa Indonesia serta pelestarian budaya.

Dalam pengendalian budget ini, Kemendikbud sukses menjaga pendapat Lumrah Tanpa ada Pengecualian (WTP) dari Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Kontrol (LHP) atas Laporan Keuangan Tahunan sepanjang enam kali beruntun semenjak tahun 2013.

Kemendikbud memiliki komitmen penuh dalam wujudkan Zone Kredibilitas Daerah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Mendikbud menjelaskan, usaha untuk lakukan mencegah pada aksi korupsi harus dibudayakan.

“Beberapa langkah sudah kita kerjakan seperti lakukan reformasi birokrasi, terus lakukan perbaikan skema serta tata atur agar layani lebih baik. membuat zona-zona kredibilitas,” tuturnya.

Mengenai, Kemendikbud sudah lakukan pengembangan melalui Rumah Belajar. Ini adalah portal yang berisi content belajar yang bisa digunakan oleh pendidik serta peserta didik dari mulai PAUD sampai SMA/SMK jadi sumber media evaluasi. Dengan slogan: Belajar dimana-mana, setiap saat, dengan siapapun, Rumah Belajar benar-benar gampang dibuka. Rumah Belajar dapat didownload lewat google playstore.