Pemerintah Sri Lanka Menjelaskan Akan Mengaplikasikan Kembali Hukuman Mati

Pemerintah Sri Lanka Menjelaskan Akan Mengaplikasikan Kembali Hukuman Mati – Dua negara yang terpisah beberapa ribu km. sudah sampai rangkuman yang sama.
Pemerintah Sri Lanka menjelaskan akan mengaplikasikan kembali hukuman mati pada pedagang narkoba, sesaat kabinet Mesir sudah menyepakati penambahan jangkauan kejahatan yang bisa dipakai hukuman mati.

Perancangan undang-undang Mesir mengatakan siapa saja yang “membawa atau mengekspor bahan sintesis punya pengaruh bius, atau mengakibatkan kerusakan pikiran, badan atau kondisi jiwa serta syaraf akan diganjar hukuman”.

Contoh meyakinkan’

Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, waktu berkunjung ke Filipina pada bulan Januari memberikan pujian pada tindakan Rodrigo Duterte dalam menangani narkoba menjadi “satu contoh untuk dunia”.

Di Sri Lanka ada 1.299 tahanan hukuman mati, 48 salah satunya terhukum pelanggaran narkoba. Dari terhukum sebab narkoba, 18 orang diganjar hukuman serta bekasnya 30 orang tengah menanti banding.

Negara itu akhir kali lakukan hukuman mati pada tahun 1976.

Presiden tidak menyaratkan kapan moratorium hukuman mati akan dicabut.

Suport
Praktisi hak asasi manusia di Kolombo, Ruki Fernando mengaku pemakaian narkoba di Sri Lanka bertambah. Dia memandang butuh dikerjakan penambahan langkah untuk hentikan perdagangan narkoba.

Tidak gampang untuk mengerti kenapa pemerintah meniti jalan ini. Beberapa anggota penduduk melihat hukuman mati akan hentikan kejahatan.

“Tapi aplikasi hukuman mati akan meningkatkan permasalahan baru. Polisi mesti mempunyai perlengkapan serta kursus yang baik untuk tahu serta hentikan jaringan supply narkoba di kerangka hukum,” tuturnya.

Perang pada narkoba
Di Filipina, hukuman mati dihapus pada tahun 2006. Sampai selama ini pemerintah tidak berhasil dalam upayanya untuk menerapkannya kembali. Tapi polisi dikasihkan kuasa untuk menembak serta membunuh beberapa orang yang ikut serta perdagangan narkoba.

Mulai sejak berkuasa pada tanggal 30 Juni, 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte lakukan “perang pada narkoba” yang sudah membunuh beberapa ribu orang. Ia tidak menyangsikan keefektifan taktiknya.

Sesudah dikerjakannya penggerebekan berdarah pada tahun 2017, di mana 32 orang terbunuh pada sebuah malam, Presiden Duterte menjelaskan pada organisasi anti-kejahatan yang memberi dukungan perang narkoba: “Bila kita bisa membunuh 32 orang sehari-hari, jadi peluang kita bisa kurangi penyakit negara ini.”

Pemerintah Filipina memprediksi berdasar pada data dari tanggal 1 Juli 2016 sampai 30 November 2018 ada 5.050 orang terbunuh dalam operasi menantang pedagang narkoba. Tapi LSM Human Rights Watch mengatakan angkanya tambah lebih tinggi, 12.000 orang.

Meski begitu menurut laporan kantor berita Reuters, senjata tidak berhasil membawa pergantian – sekurang-kurangnya berkaitan dengan bagian ekonomi perdagangan narkoba.

Hargacrystal meth, narkoba yang begitu mencandu serta juga dikenal dengan nama ‘sabu’, tidak bertambah seperti yang diprediksikan di Manila, mengingat bahaya berkaitan dalam perdagangannya.

Pada bulan Juli 2016, satu gr sabu ialah 1.200-11.000 peso atau Rp319 ribu-Rp2,9 juta.

Satu tahun lalu, satu gr terjual pada 1.000-15.000 peso atau Rp265 ribu-Rp3,9 juta.

Ini menyaratkan jika supply tidak di pengaruhi tingkat kematian.

Hukuman mati
Sekurang-kurangnya 35 negara dalam dunia mengaplikasikan hukuman mati berkaitan pelanggaran narkoba, termasuk juga dua negara besar – India serta Amerika Serikat.

Dari tahun 2015 sampai 2017, hukuman mati sebab pelanggaran narkoba dikerjakan sekurang-kurangnya pada lima negara: Cina, Iran, Arab Saudi, Indonesia serta Singapura.

Menurut World Drug Report 2018, yang diedarkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari bulan Januari 2015 serta Desember 2017, sekurang-kurangnya 1.320 orang didapati diganjar hukuman sebab pelanggaran narkoba.

Di Iran saja didapati sudah dikerjakan 1.176 hukuman mati.

Angka keseluruhnya tidak masukkan Cina sebab kelangkaan data yang bisa diakui.

Tapi walau hukuman keras diaplikasikan industri narkoba skalanya masih bertambah, menurut World Development Report 2018 (2018 WDR) serta banyak negara berusaha menangani krisis ini.

Permasalahan dunia
Menurut World Health Organisation (WHO), 275 juta orang dalam dunia, seputar 5,6% masyarakat dunia dari usia 15 sampai 64 tahun sempat memakai narkoba sekurang-kurangnya 1x pada tahun 2016.

Seputar 31 juta pemakai narkoba menanggung derita penyakit sebab pemakaian narkoba. Seputar 450.000 wafat sebab pemakaian narkoba pada tahun 2015.

WDR 2018 mengatakan produksi opium serta pembuatan kokain ada di tingkat paling tinggi semenjak dikerjakannya pencatatan.

Berdasar pada prediksi UNODC, produksi opium dunia bertambah 65% dari dari 2016 ke 2017, jadi 9.500 ton sebab penambahan besar-besaran produksi di Afghanistan, yang memasok lebih dari 8.100 ton keperluan dunia.

Tidak menahan
Beberapa praktisi menjelaskan sesudah beberapa puluh tahun hukuman mati diaplikasikan pada pelanggaran narkoba, tidak ada bukti yang memberi dukungan teori jika hukuman mati bisa mencegahnya.

Bila membahas beberapa orang yang diberi hukuman atau terbunuh sebab kejahatan berkaitan narkoba, sejumlah besar ialah kurir – orang yang tertangkap jual narkotika di jalan serta menyelundupkan narkoba dalam jumlahnya kecil.”

“Pada perdagangan narkoba, kurir dengan gampang bisa digantikan serta membunuh mereka tidak memengaruhi jalannya usaha,” kata Giada Girelli, pengamat Harm Reduction International, grup periset kebijaksanaan narkoba.

Di Filipina, sejumlah besar orang yang terbunuh dalam perang narkoba datang dari keluarga miskin perkotaan.

“Ialah terpenting untuk mengingat jika hukuman mati bukan aksi sendiri, tapi adalah sisi dari taktik yang lebih luas.

Penambahan permasalahan
Ia mengingatkan aplikasi hukuman mati tidak bermanfaat.

“Menjadi contoh, Malaysia, Vietnam, serta Iran, yang sudah menghukum mati beberapa puluh orang sebab pelanggaran narkoba tiap-tiap tahun, mempunyai masyarakat dalam jumlahnya semakin besar yang terdaftar menyuntik narkoba dibanding negara yang meniadakan hukuman mati sebab narkoba berdasar pada hukum atau dalam kehidupan keseharian.”

“Demikian pula, Thailand, Vietnam, Malaysia, serta Cina mencatat prevalensi Hepatitis C yang tambah tinggi diantara beberapa orang yang menyuntik narkoba dibanding partnernya di daerah yang meniadakan hukum atau aplikasinya seperti Sri Lanka – sangat tidaklah sampai sekarang ini, Kamboja serta Nepal,” tuturnya.

UNODC pun mengatakan penolakan pada hukuman mati dalam kondisi apa pun.

“UNODC selalu memberi dukungan semua negara untuk hentikan perdagangan narkoba: mengadili perdagangan narkoba berdasar pada ketentuan hukum yang sesuai dengan; serta memberi dukungan mencegah pemakaian, perlakuan serta rehabilitasi narkoba, dengan arah membuat perlindungan kesehatan, keamanan serta kesejahteraan masyarakat dan warga di mana saja.”