Home / indonesia / Pemerintah Tidak Konsisten Terhadap Keputusan MK | Nasional

Pemerintah Tidak Konsisten Terhadap Keputusan MK | Nasional

Pemerintah Tidak Konsisten Terhadap Keputusan MK | Nasional Pemerintah dinilai tidak konsisten usai membuat keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 14/PUU-XI/ 2013 terkait pemilu serentak sebab mengusulkan Pasal 192 dan 190 pada draf revisi UU (Undang-undang) terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasal 190 mengungkapkan, pasangan calon yang diusulkan oleh sebuah partai politik maupun gabungan dari partai politik peserta Pemilihan Umum yang dapat memenuhi syarat untuk perolehan kursi tidak boleh kurang dari 20% dari total jumlah kursi DPR atau mendapatkan 25% suara yang sah di nasional di pemilu sebelumnya.

Sedangkan pasal 192 dibuat juga peraturan yang baru jika untuk partai politik yang belum bisa ikut dalam Pileg atau Pemilu Legislatif periode sebelumnya, harus bergabung bersama dengan partai lama seandainya ingin mengusung calon pasangan presiden maupun wakil presiden.

“Hal itu jelas terdapat sebuah inkonsistensi serta juga implikasinya kontraproduksi pada hasil pemilu kedepannya.”ungkap Rizka Halida selaku Peneliti LSI (Lembaga Survei Indonesia).

Dia berpendapat jika pihak yang akan sangat dirugikan ketika 2 pasal tersebut disetujui oleh DPR bersama dengan pemerintah adalah partai politik baru. “Hak partai politik peserta pemilu yang baru, seakan-akan tidak terdapat kesamaan hak yang mereka dapatkan nantinya.”ungkap Rizka Halida di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Tags

About admin

Poker Online