Home / Berita Umum / Penetapan Tersangka Rimba Tanpa Izin Di Tetapkan

Penetapan Tersangka Rimba Tanpa Izin Di Tetapkan

Penetapan Tersangka Rimba Tanpa Izin Di Tetapkan – Direktorat Reserse Kriminil Spesial Kepolisian Daerah Riau mengambil keputusan tersangka perusahaan kelapa sawit PT Hutahaean berkaitan masalah penguasaan rimba tanpa ada izin. Perusahaan dituding mengeksploitasi tempat seluas 835 hektare diluar hak manfaat usaha (HGU) .

” Tak ada izin pelepasan lokasi rimba dari Kementerian, ” kata Kepala Bagian Humas Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo menerangkan status tersangka PT Hutahaean, Rabu, 26 Juli 2017.

Guntur menerangkan, penyelidikan dikerjakan menyusul laporan dari orang-orang yang mengatakan ada sangkaan penguasaan tempat tanpa ada izin dikerjakan perusahaan itu. Awal mulanya perusahaan di ketahui mempunyai delapan lokasi operasi (afdeling) perkebunan kelapa sawit di Desa Dalu-Dalu, Rokan Hulu.

Sesudah dikerjakan penyelidikan di tempat, tim penyidik temukan ada tanda-tanda penguasaan tempat tanpa ada izin pada afdeling delapan seluas 835 hektare. Dalam hal semacam ini, polisi ikut melibatkan empat tim paka lingkungan untuk lakukan pengkajian serta pengukuran tempat.

” Penyidik sudah mengecek sebagian saksi dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan perusahaan. Walau pihak perusahaan menyanggah, penyidik berpegangan pada bukti yang diketemukan di lapangan, ” katanya.

Walau status tersangka sampai saat ini baru dipakai pada korporasi, polisi masih tetap memahami berkaitan status tersangka untuk perseorangan yang bertanggungjawab dalam perkara itu.

Masalah ini berawal waktu Panitia Spesial Monitoring Tempat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, memberikan laporan ada 33 korporasi yang sudah membuat perkebunan kelapa sawit di lokasi rimba seluas 103. 320 hektare. Diluar itu, diketemukan penanaman kelapa sawit tanpa ada izin hak manfaat usaha (HGU) seluas 203. 977 hektare. Berdasar pada hasil analisa pansus, negara dirugikan sampai Rp 2, 5 triliun atas pelanggaran itu.

Berdasar pada laporan pansus, Koalisi Rakyat Riau (KRR) lalu memberikan laporan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit ke Kepolisian Daerah Riau atas tuduhan pemakaian rimba serta tempat tanpa ada izin pada Senin, 16 Januari 2017 kemarin. Satu salah satunya PT Hutahaen di Rokan Hulu.

” Laporan ini jadi bentuk prinsip kami mengawal hasil Pansus Monitoring serta penilaian perizinan DPRD Riau, ” kata Koordinator Koalisi Rakyat Riau Fachri Yasin di Mapolda Riau, saat itu.

Waktu di konfirmasi, Vice President Corporate Service PT Hutahaean Group Ian Machyar menyebutkan perusahaan menghormati sistem hukum yang sekarang ini jalan di Polda Riau. Tetapi ia menyanggah PT Hutahaean sudah kuasai tempat tanpa ada izin. ” Kami tidak sempat kuasai atau mengerjakan tempat tanpa ada izin, ” katanya, pada Tempo, lewat pelaksanaan perpesanan WhatsApp.

About admin

Poker Online