Home / Berita Umum / PNS Di Aceh Selatan Di Beri Hukuman Penurunan Pangkat Karena Memakai Ijazah Palsu

PNS Di Aceh Selatan Di Beri Hukuman Penurunan Pangkat Karena Memakai Ijazah Palsu

PNS Di Aceh Selatan Di Beri Hukuman Penurunan Pangkat Karena Memakai Ijazah Palsu – Enam dari 17 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Aceh Selatan udah di beri hukuman penurunan pangkat, lantaran terindikasi memanfaatkan ijazah palsu utk keperluan kenaikan pangkat serta grup lewat program kesamaan.

” Hukuman ini, kami jatuhkan sehabis persoalan itu diusut oleh penyidik Polres Aceh Selatan di mana berkasnya udah dilimpahkan beberapa saat lalu, ” kata Kepala Tubuh Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Selatan, Hj Hayatun kala dilakukan konfirmasi wartawan di Tapaktuan, Kamis (22/2) .

Pada PNS yg di beri hukuman itu sebagian salah satunya menjadi banyak petinggi struktural yg duduk di eselon III. Ijazah yg dikira dipalsukan itu segalanya ijazah tingkatan satu (S1) . Di katakan, penurunan pangkat itu kembali kesemula saat sebelum ikuti kesamaan ijazah serta terpaksa sekali mesti kembalikan semua pendapatan yg di terima sepanjang memanfaatkan ijazah palsu disebut.

Hayatun menuturkan, ada dua langkah pelimpahan berkas dari penyidik Polres Aceh Selatan, langkah pertama 6 orang PNS serta langkah ke dua dari 11 PNS yg lagi tengah diusut. Berkas kepada 9 orang salah satunya udah mereka terima. Hukuman yg bakal dijatuhkan kepada 9 orang ini lagi tengah diolah dan utk 6 orang pada pelimpahan berkas langkah pertama sanksinya udah rampung, imbuhnya.

Memang, lanjut Hayatun, pada langkah pertama ada 8 orang PNS yg dikira memanfaatkan ijazah palsu udah dilaksanakan sistem pengusutan oleh penyidik Polres Aceh Selatan. Akan tetapi, lanjut dia, dua orang salah satunya belum pula resmi berstatus PNS Pemkab Aceh Selatan namun PNS Pemko Subulussalam serta PNS Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) yg memiliki rencana atau lagi tengah dalam sistem pengurusan ubah.

Ia menuturkan, 6 orang PNS yg udah dijatuhi hukuman itu termasuk barusaja laksanakan kesamaan ijazah S1 tetapi udah lebih dari 1 tahun. Akan tetapi utk 11 orang kembali di mana berkas 9 orang salah satunya udah mereka terima, termasuk sangat lama ialah sejak mulai th. 2004.

Menurut Hayatun, 6 orang PNS yg berkasnya udah dilimpahkan oleh penyidik polisi terhadap pihaknya itu, instansi perguruan tinggi (universitas) yg keluarkan ijazah mereka resmi (sah) tetapi status ijazah yg di keluarkan itu tak resmi (illegal) , lantaran pihak universitas tersebut tak menyadari udah keluarkan ijazah terhadap yg terkait.

Dan utk 11 orang PNS kembali di mana berkas 9 orang salah satunya udah diserahkan pada langkah dua, lanjutnya, instansi pendidikan perguruan tingginya nyata-nyatanya illegal atau tak sah lantaran tak disadari oleh pihak kementerian tentang.

” Lantaran instansi pendidikan perguruan tinggi itu dinyatakan illegal jadi dengan cara automatic product ijazah yg di keluarkan lantas tak sah atau illegal. Dikira ada pihak-pihak khusus yg bermain dalam pengurusan ijazah palsu kepada ke 17 orang PNS itu, ” ungkap Hj Hayatun.

Kala di tanya dari lembaga mana saja ke 17 orang PNS itu, Hj Hayatun mengatakan banyak PNS itu segalanya datang dari deretan Dinas Kesehatan di mana termasuk juga banyak pegawai Puskesmas juga sebagian kembali banyak PNS di Tempat tinggal Sakit Umum Daerah (RSUD) Yulidin Away Tapaktuan.

” Beberapa dari mereka menjadi banyak petinggi yg duduk dijabatan struktural eselon III, ” ucapnya.

Persoalan ini, kata Hj Hayatun, awalannya tersingkap dari perbuatan berapa oknum PNS Pemkab Aceh Selatan yg akan melegalisir ijazah pada Universitas Sekolah Tinggi Pengetahuan Kesehatan (STIKES) Helvetia, Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Masukan legalisir ijazah itu nyata-nyatanya tidak diterima oleh pihak universitas Helvetia, lantaran banyak PNS disebut tak sempat tertulis dalam buku stambuk menjadi mahasiswa yg sempat mengecapi pendidikan di universitas swasta itu.

Permasalahan itu nyata-nyatanya tak berhenti hingga disitu. Soalnya pihak universitas Helvetia malahan berinisiatif memberikan laporan banyak PNS disebut ke Polres Aceh Selatan atas dugaan udah memalsukan ijazah. Penyidik Polres Aceh Selatan yg terima laporan itu lantas menyebut serta membuat PNS itu.

Kala diinterogasi oleh penyidik, PNS itu menyadari tingkah lakunya udah laksanakan pemalsuan ijazah. Bahkan juga dari keterangan-keterangan yg diungkapkan oleh PNS itu, polisi senantiasa laksanakan pengembangan persoalan sampai tersingkap pihak beda.

Perbuatan pemberian hukuman yg di ambil Pemkab Aceh Selatan menindaklanjuti hasil pelimpahan berkas dari polisi. Kemampuan kami cuma sekedar menjatuhkan hukuman kepegawaian, dan andaikan benar-benar ada diketemukan tindak pidananya itu mutlak ranahnya polisi, ” ungkap Hj Hayatun.

Kala disinggung peluang turut serta oknum petinggi serta PNS dari SKPK beda, Hj. Hayatun mengatakan hal semacam itu tak tertutup peluang. Akan tetapi yg pastinya, pihaknya baru bakal menjatuhkan hukuman sehabis persoalan itu diusut pihak Polres Aceh Selatan serta berkasnya dilimpahkan terhadap mereka.

About admin

Poker Online